Indonesia Tumbal Krisis Global

Berapa kali lagi Indonesia harus menjadi tumbal untuk menyelamatkan krisis bangsa lain? Sejarah mencatat, sepanjang abad ke-19 khususnya setelah pemberlakuan sistem tanam paksa (cultuur stelsel), negeri ini telah menjadi lumbung penyelamat bagi negeri Belanda dan Eropa yang mengalami krisis akibat perang berkepanjangan.

Kejadian ini kembali berulang. Negara maju khususnya Amerika Serikat (AS) sebagai negara yang paling bertanggung jawab atas krisis global saat ini, berencana menjadikan negara miskin sebagai tumbal. Niat itu dijalankan dengan merancang satu strategi counter cyclical policy, yaitu suatu kebijakan pemberian utang kepada negara miskin untuk digunakan sebagai dana stimulus ekonomi dalam rangka meningkatkan investasi asing dan liberalisasi perdagangan. Skema tersebut relevan mengingat negara miskin memiliki semua yang dibutuhkan bagi penyelesaian krisis global yaitu sumber daya alam dan pasar yang besar.

Itulah yang menjadi latar belakang pentingnya keterlibatan Indonesia, India, Brasil dan negara miskin lainnya dalam forum G-20 di London tangal 1-2 April 2009 lalu. Kepentingan negara maju juga-lah yang mendasari sikap pemerintah Indonesia forum London Summit tersebut, dimana Presiden SBY meminta agar lembaga keuangan dunia memberikan budget support (dana utang) melalui Multilateral Development Banks (MDBs) sebagai counter-cyclical kepada emerging market yang akan digunakan untuk menolong negara-negara maju dalam mengatasi krisis.

Padahal kondisi perekonomian Indonesia sendiri belum membaik sejak krisis moneter 1997. Bahkan saat ini hampir separuh rakyat Indoensia hanya berpendapatan antara US$ 1-2 per hari, sedikitnya 45 persen pekerja termasuk kategori miskin atau berpendapatan dibawah Rp 600 ribu per bulan dan lebih dari 62 persen dari 100 juta orang yang bekerja melakukan pekerjaan di sektor informal. Sementara separuh perusahaan di sektor formal bersifat tidak permanen dan rentan mengalami kebangkrutan.

Bahkan ketika krisis global terus menular, justru perekonomian Indonesia menerima dampak buruk. Pondasi ekonomi dan industri yang sangat bergantung pada faktor eksternal seperti bahan baku impor, utang luar negeri dan investasi asing, menyebabkan perekonomian menjadi sangat rentan. Bank Indonesia (BI) telah kehilangan devisa ratusan triliun hanya untuk mengatasi penurunan nilai mata uang rupiah. Dalam tahun 2009 diperkirakan akan terjadi 200 ribu PHK. Sementara penambahan angkatan kerja baru antara 2 hingga 2,5 juta orang dan jumlah pengangguran telah mencapai 11 juta orang. Situasi yang sangat berat dan tidak hanya akan memiliki dampak ekonomi akan tetapi dapat menimbulkan implikasi sosial politik yang luas.

Pertanyaanya adalah, bagaimana mungkin negara miskin yang tengah mengalami krisis yang parah berkorban menyelamatkan krisis negara maju? Bahkan dilakukan dengan menambah utang baru? Padahal utang yang ada sekarang sudah sangat besar yaitu mencapai lebih dari 30 persen PDB dan nilai nominal pertumbuhan ekonomi tidak cukup untuk membiayai cicilan pokok dan bunga hutang. Sungguh merupakan kebijakan tidak adil dan semakin menegaskan bahwa pemerintahan negeri ini adalah pelayan dari negara maju.!.

Redaksi