Meski Indonesia merupakan negara pengekspor CPO (Crude Palm Oil) terbesar di dunia, akan tetapi pendapatan ekspor tidak berkorelasi positif dengan kesejahteraan petani sawit yang ada di desa-desa sekitar kebun sawit besar di Indonesia. Mengapa hal ini  terjadi ?

Untuk memahami kontradiksi tersebut, IGJ menyelenggarakan diskusi (Jumat, 3 Juli 2009) mengundang Sawit Watch dan Komunitas Indonesia Berseru, suatu kelompok yang sangat peduli terhadap masalah-masalah masyarakat pedesaan di Indonesia.

Albert Nego dari Sawit Watch menjelaskan bahwa masalah yang terjadi di sektor sawit saat ini tidak lepas dari persoalan historisnya. Sekitar tahun 1978 pemerintah merancang skema untuk memperbesar keterlibatan masyarakat dalam perkebunan. Awalnya rakyat yang lebih besar tingkat penguasaan lahan dan produksi selanjutnya perusahaan memiliki pabrik pengolahan.

Akan tetapi sekarang konsep pengelolaan melalui mekanisme Inti dan plasma, ada peluang yang sangat besar yang diberikan kepada pengusaha besar/ modal besar untuk masuk ke sector penanaman sawit, melalui pemberian Izin HGU skala besar dan fasilitas kredit dan dukungan infrastruktur lainnya. Harapannya perusahaan-perusahaan besar yang menjadi Inti bekerjasama dan mengembangkan petani plasma di sekitar perkebunan inti.

Akan tetapi desain inti dan plasma ini gagal. Produktivitas petani plasma rendah. Demikian halnya dengan kemampuan mengembalikan kredit juga rendah petani plasma selama belasan tahun tetap harus menanggung hutang yang besar. Sekarang keadaannya terbalik, tidak ada plasma yang ada hanya perkebunan inti. Desain gagal, bahkan telah menimbulkan penyingkiran masyarakat adat, akibat perkebunan lebih banyak dikerjakan oleh para transmigran yang lebih ahli.

Menurut Nego, ini mirip dengan kasus hutan tanaman rakyat, meski namanya ada rakyat akan tetapi konsep ini justru menyebabkan rakyat tidak dapat terlibat dalam kegiatan produksi hasil hutan.

“Akan tetapi ke depan penting untuk melihat sawit lebih jauh dalam konteks industri dan perdagangannya. Selama ini Sawit Watch lebih banyak mengkonsentrasikan dirinya mengamati persoalan lingkungan, keadilan dalam penguasaan lahan dan produksi. Analisis masalahnya lebih pada problem ekologi. Padahal problem industrialisasi dan perdagangan sawit adalah bagian yang berkontribusi besar terhadap carut marutnya pengelolaan sawit di Indonesia.”

Menurut Nego masuknya sawit sebagai komoditas penting dalam perdagangan saat ini menyebabkan para produsen sangat berorientasi pada pasar ekspor. Ditopang oleh permintaan pasar yang terus naik; menyebabkan orientasi ekspor tidak bergeser. Semenatara negara lebih peduli dengan penerimaan pajak dan devisa ekspor, sehingga kehilangan orientasi untuk membangun industri dalam negeri. Hal inilah yang menyebabkan adanya upaya untuk memproduksi sawit besar-besaran, pembukaan izin HGU, dan pembukaan investasi asing di sektor ini. Saat ini, investasi asal Malaysia mendominasi penguasaan lahan perkebunan. Kebijakan semacam ini memang terbukti telah mendongkrak ekonomi Indonesia melalui peningkatan Ekspor.

Di sisi lain kebijakan ini memicu konflik agraria yang luas, liberalisasi dan pasar tanah yang dibiayai dengan hutang luar negeri. Selain itu deregulasi, self regulation industri sawit dalam rangka pasar bebas, menyebabkan industri pengolahan sawit di dalam negeri tidak berkembang.

“Ini sungguh aneh, padahal pengolahan sawit bukanlah industri yang rumit, saya melihat di luar negeri pabrik pengolahan sawit hanya terdiri dari mesin-mesin pemanas, dan teknologi semacam itu sangat mungkin dikerjakan di dalam negeri” papar nego.

Berdasarkan hal tersebut, Albert Nego mengusulkan agar pengelolaan sawit dilakukan melalui mekanisme baru yang lebih adil yaitu dengan memposisikan industri agar hanya bergerak di sector hilir saja, sementara sektor hulu dikerjakan oleh rakyat, tentunya melibatkan dukungan pemerintah, baik pada tingkat kebijakan maupun anggaran. Para pengusaha mengembangkan industri pengolahan sawit yang dipasok oleh bahan mentah yang dihasilkan oleh rakyat.

Diusulkan kepada IGJ untuk melakukan penelitian dalam rangka mendalami persoalan sawit, khususnya pada aspek industrialisasi dan perdagangannya. Ada dua hal penting yang harus di jawab, mengapa Industri pengolahan sawit tidak berkembang di dalam negeri, dan mengapa perdagangan sawit hanya merupakan perdagangan bahan mentah?  Padahal Industri pengolahan sawit di luar negeri hanya mesin kompresor dan mesin pemanas.

Penting pula dijelaskan bahwa politik rente dalam pengelolaan sawit menjadikan sawit komoditas terpenting dewasa ini dan Indonesia adalah pemain utama di dalamnya, namun perdagangan skala dunia tidak menghasilkan pendapatan yang berarti bagi rakyat Indonesia. Bahkan masyarakat di sekitar kebun Sawit semakin miskin dan terpinggirkan. (Daeng)

(Artikel ini juga dimuat di Global Justice Update, Tahun ke-7, Edisi 2, Juni 2009 .)