Home 
IGJ Update Latest Issue Global Justice Update, Tahun ke-7, Edisi ke-3, Oktober 2009
IGJ Update Latest Issue Global Justice Update, Tahun ke-7, Edisi ke-3, Oktober 2009
Tue
07
Sep 2010
| Global Justice Update, Tahun ke-7, Edisi ke-3, Oktober 2009 |
|
|
|
| Written by Administrator | |
| Sunday, 13 December 2009 | |
|
We Are Apologize, Currently This Artcle Has No Translation On English.
Pemerintahan SBY – Boediono: “Sebuah Era Penghancuran Kekuatan Produktif Rakyat”
Pertemuan WTO ahir November 2009 kali ini dipastikan berbeda dengan sebelumnya. Ada dua peristiwa utama yang melanda dunia sejak kebuntuan Putaran Doha dua tahun yang lalu yaitu ; Pertama, dunia diguncang krisis global yang berdampak sangat parah terhadap investasi, perdagangan dan pertumbuhan ekonomi global. Kedua, terpilihnya presiden AS yang baru Barack Obama yang cenderung mengupayakan strategi diplomasi yang berbeda dibandingkan dengan pemerintahan Bush. Perbedaan utama dalam pertemuan WTO kali ini akan terfokus pada langkah mensinergiskan kebijakan liberalisasi perdagangan dengan upaya mengatasi krisis yang melanda negara-negara maju khususnya AS sebagai sumber krisis. Sementara langkah liberalisasi perdagangan dipastikan akan semakin sulit ditengah upaya berbagai negara melancarkan strategi proteksionisme dengan berbagai kebijakan non tariff barrier. Bahkan AS sendiri tengah melakukan kampanye Buy American Product di satu sisi dan menginginkan pembukaan pasar negara berkembang disisi yang lain. Sementara Indonesia menjadi salah satu negara yang paling bersemangat menyukseskan Doha Around. Dalam berbagai peryataan persnya Menteri Perdagangan Indonesia berkali-kali menyatakan agar semua pihak berkomitmen menyukseskan agenda Putaran Doha yang tertunda. Langkah ini sejalan dengan pemikiran Presiden SBY yang dalam berbagai pertemuan internasional menyampaikan seruan yang sama. Pertemuan lainnya yang digalakkan dalam mengatasi krisis global adalah G20 yaitu pertemuan gabungan antara negara berkembang dan negara maju yang merupakan kontributor terbesar bagi perekonomian global. Forum G20 yang pada dasarnya tetap dikendalikan negara-negara maju telah mendorong berbagai kebijakan stimulus keuangan dan perdagangan dalam rangka menghidupkan kembali perekonomian Global yang terpuruk. Berbada dengan perundingan WTO, posisi Indonesia dalam pegambilan keputusan tidak cukup strategis. Indonesia tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan tertinggi di forum ini. Untungnya kepentingan masyarakat Indonesia terwakili oleh dua negara besar yang perekonomiannya sedang menguat yaitu India dan China yang sangat gigih memperjuangkan kepentingan nasionalnya terutama kepentingan petani. Sehingga imbas dari sikap kedua negara ini menyebabkan agenda liberalisasi pertanian yang merupakan masalah utama dalam WTO terhambat dan menjadi keuntungan tersendiri bagi masyarakat petani Indonesia. Sementara posisi Indonesia dalam G20 relatif penting dibandingkan di WTO. Akan tetapi sikap pemerintah Indonesia cenderung tidak membawa keuntungan pada masyarakat negera ini. Bahkan usulan-usulan Indonesia cenderung merugikan. Salah satunya adalah skema counter cylical policy yang merupakan skema melawan arus pertumbuhan negataif perekonomian global dilakukan melalui utang baru bagi negara berkembang agar dapat membuka investasi luar negeri dan menyediakan pasar bagi produk perdagangan dunia. Kebijakan semacam itu akan semakin meningkatkan utang luar negeri dan menempatkan Indonesia dalam mata rantai perdagangan global tidak lebih sebagai penyedia bahan mentah dan menyerap produk olahan serta kelebihan produksi pangan negara industri maju. Pengesahan UU No 4 Tahun 2009 tentang Minerba memperlihatkan upaya liberalsiasi sumber mineral dan batubara Indonesia sebagai negara penghasil terbesar di dunia. Kemenangan SBY – Boediono pada Pemilu Juli 2009 lalu menjadi tongak kelanjutan kebijakan neoliberal paling tidak selama lima tahun mendatang, seperti peningkatan utang luar negeri, pembukaan investasi asing, perluasan kebijakan perdagangan bebas. Hasil dari kebijakan neoliberalisme selama lima tahun terakhir telah menempatkan Indonesia dalam ekonomi global sebagai pasar belaka, tidak hanya bagi produk industri dan manufaktur, akan tetapi juga produk pangan. Negara ini telah mengimpor sebagian besar kebutuhan pangan rakyatnya, seperti beras, kedelai, daging, susu, ikan, gula dan bahkan garam. Padahal sebelumnya kebutuhan pangan semacam itu sanggup dipenuhi oleh petani, nelayan dan rakyat Indonesia secara mandiri. Penghancuran kekuatan produktif masyarakat pedesaan oleh pemerintah telah menyebababkan keterpurukan rakyat dalam krisis yang semakin mendalam. Pengesahan UU No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan memperlihatkan minat yang besar pemerintah pada importasi ternak dari luar negeri khsususnya negara yang masih terjangkit Penyakit Hewan Menular (PHM) dan menafikkan kehidupan peternak lokal dan masalah kesehatan masyarakat. Sementara Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang disahkan DPR 16 September 2009, memberi peluang masuknya korporasi besar dalam pengembangan pertanian pangan, baik melalui pola intensifikasi maupun ekstensifikasi, yang pasti akan menggusur pertanian rakyat. Melandaskan pada fakta di atas, maka dapat diperkirakan bahwa pada tahun-tahun ke depan akan menjadi masa paling sulit bagi 120 juta penduduk miskin di negeri ini, sebuah era penghancuran kekuatan produktif rakyat. Kondisi yang membutuhkan respon elemen kerakyatan dan gerakan sosial secara lebih sungguh-sunguh untuk mengokonsolidasikan diri dalam mendorong kabijakan ekonomi dan politik yang lebih adil..*** Redaksi |
PAST ISSUES
 Global Justice Update, Tahun ke-7, Edisi 2, Juni 2009Wednesday, 21 October 2009We Are Apologize, Currently This Artcle Has No Translation On English.
Berapa kali lagi Indonesia harus menjadi tumbal untuk menyelamatkan
krisis bangsa lain? Sejarah mencatat, sepanjang...>>> |
 Global Justice Update, Tahun ke-7, Edisi Khusus 2009Thursday, 09 July 2009We Are Apologize, Currently This Artcle Has No Translation On English.
Neoliberalisme
adalah mimpi buruk
bagi kedaulatan negeri ini!
Tak ada kemakmuran apalagi keadilan
yang bisa...>>> |
INTERNASIONAL
 Jeratan Perjanjian Perdagangan BebasSunday, 07 February 2010We Are Apologize, Currently This Artcle Has No Translation On English.
Tahun 2009, boleh dikatakan sebagai tahun...>>> |
| G-20 Sepakat Gelontorkan US$ 1,1 TriliunMonday, 26 October 2009We Are Apologize, Currently This Artcle Has No Translation On English.
Para pemimpin dunia dari 20 negara (G-20) sepakat untuk
memperpendek masa resesi ekonomi global dan menyelamatkan... >>> |
NATIONAL
 UU Peternakan dan Kesehatan Hewan: Ancaman bagi Peternakan Rakyat Monday, 26 October 2009We Are Apologize, Currently This Artcle Has No Translation On English.
Menyikapi pengesehan Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan,...>>> |
| Bank Dunia Menambah Investasi dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di IndonesiaMonday, 26 October 2009We Are Apologize, Currently This Artcle Has No Translation On English.
Direksi
Eksekutif Bank Dunia menyetujui pembiayaan baru untuk meningkatkan... >>> |
