Perjanjian perdagangan bebas FTA adalah perjanjian yang sangat komprehenshif melebihi kesepakatan yang ada di dalam WTO. Banyak kalangan menyebutnya sebagai WTO plus dikarenakan tidak hanya menyangkut perdagangan barang dan jasa saja akan tetapi juga menyangkut investasi. Selain itu, beberapa sektor yang di dalam WTO dianggap sensitif seperti masalah pertanian, melalui FTA justru mengalami liberalisasi secara lebih menyeluruh.

Berbagai FTA ASEAN dengan negara lain yang telah diandatangani pemerintah negara-negara ASEAN dan Indonesia adalah ASEAN Korea FTA, ASEAN Australia New Zealand (AANZ-FTA), ASEAN India (AI-FTA) dan Asean China (AC FTA). ASEAN juga tengah melakukan negosiasi secara intensif dalam rangka free trade dengan Uni Eropa (UE) dan dengan Amerika Serikat (USA). Sebelumnya pemerintah Indonesia telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas tersendiri dengan Jepang melalui Economic Partnership Agreement (IJEPA).  

Reaksi Penolakan FTA ASEAN China

Salah satu perjanjian yang paling menghebohkan adalah FTA ASEAN China (AC FTA). Proses perundingan antara China dengan enam Negara ASEAN ini sebenarnya telah dimulai pada 2001-2002 dengan pendatanganan Perjanjian Kerangka Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara ASEAN dan RRC di Phnom Penh, 5 November 2002. Bahkan beberapa bagian dari kesepakatan perdagangan telah diberlakukan pada 2005.

Perjanjian ini memungkinkan Negara tersebut mengurangi tariff produknya melalui perjanjian, tapi negara yang berminat melakukannya diharuskan untuk memberikan permohonan beberapa bulan sebelumnya, yang mana perjanjian ini berlaku efektif pada 1 Januari 2010. Selanjutnya akan dilakukan penurunan bea masuk barang-barang impor dari China secara bertahap hingga 0 persen.

http://www.aseansec.org/19105.htm

Perjanjian perdagangan yang telah dimulai terhitung sejak 1 Januari 2010 memicu rekasi penolakan banyak kalangan di Indonesia, baik pengusaha, serikat pekerja, masyarakat umum. Dikalangan internal pemerintah sendiri masih ada perbedaan pandangan. Hingga waktu terakhir menjelang pemberlakuan secara menyeluruh hasil perundingan, ternyata di dalam negeri masih banyak masalah belum terselesaikan seperti lemahnya dukungan infrastruktur, tidak tersedianya sumber-sumber energi, suku bunga perbankkan yang tinggi, yang menyebkan usaha nasional sulit  berkembang. 

Terlebih lagi kalangan buruh yang sangat terancam sejak awal oleh berbagaai peraturan ketenagakerjaan yang tidak memihak buruh, kebangkrutan industri dalam negeri akibat FTA akan semakin memicu PHK secara lebih massal. Tidak jarang aksi-aksi massa dilancarkan oleh berbagai serikat pekerja sebagai protes terhadap FTA yang dilakukan pemerintah. 

Jauh sebelum FTA yang menyeluruh dimulai, produk-produk asal China telah membanjiri pasar dalam negeri. Neraca perdagangan Indonesia dengan China mengalami deficit yang besar. Di ASEAN sendiri hampir seluruh Negara anggotanya mengalami deficit perdagangan terhadap China. Sehingga dapat dipastikan bahwa AC FTA akan semakin meningkatkan dominasi barang asal China di seluruh kawasan ASEAN yang sekarang menjadi pangsa pasar ketiga terbesar bagi China.

Hal itulah yang menyebabkan pemberlakukan AC FTA cukup membuat industri nasional kalang kabut dan tidak memiliki persiapan apa-apa. Beberapa industri yang terkena dampak langsung dari FTA adalah : industri baja, tekstil dan produk tekstil, makanan dan minuman, peralatan pertanian, alas kaki, elektronik, alas kaki, elektronik mesin dan industri mesin.

MS Hidayat sewaktu menjabat Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkap kan, penandatanganan perjanjian perdagangan bebas di tengah kondisi industri yang masih lemah berpotensi mendorong munculnya ancaman arus barang impor yang makin luas. Peluang timbulnya risiko sangat besar mengingat daya saing industri dalam negeri masih sangat buruk. Kondisi tersebut disebabkan masih sangat buruknya daya saing industri dalam negeri adalah banyaknya kendala seperti fasilitas infrastruktur yang masih buruk, sistem perbankan yang belum mendukung pengembangan sektor riil (industri), tingginya harga dan terbatasnya pasokan bahan baku produksi industri. [1]

Demikian pula dengan Anton Supit, ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak penundaan FTA ASEAN-China untuk sejumlah sektor selama 3 tahun untuk menyelamatkan industri terutama di sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. Hal ini didasarkan pada kondisi dimana perusahaan nasional sangat sulit menghadapi pesaing yang memang lebih kuat. Oleh karena itu, sebelum melakukan FTA pemerintah terlebih dahulu membenahi regulasi dalam negeri dengan memangkas peraturan-peraturan yang berdampak negatif terhadap industry, menciptakan birokrasi efisien, transparan, tidak panjang dan berbelit. [2]

Sementara pemerintah berpandangan lain. Gusmardi Bustami, Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional di Departemen Perdagangan, yang ditugaskan sebagai kepala negosiator, mengatakan bahwa FTA hanya akan dinegosiasikan sebagai tujuan akhir dan tidak akan dimungkinkan untuk pembicaraan lebih lanjut dengan China. Hal ini disebabkan karena FTA sudah berkomitmen dengan Negara. [3] 

Eric Sugandi, ekonom dari Standard Chartered Bank unit Indonesia mengatakan bahwa pemerintah harus berhati-hati melakukan perjanjian dengan China khususnya menyangkut FTA. Jika Pemerintah menunda produk industri yang dinilai ”rapuh” karena tidak efisien dan tidak bisa berkompetisi, hal ini dapat mengakibatkan sentimen negatif terhadap Negara di antara investor internasional. Khususnya yang berasal dari China. [4]

Ekonom BNI Tony Prasetyantono mengatakan, Sulit mencari win-win solution dari perjanjian ini, mungkin yang ada win-lose karena produk-produk kita mirip dengan produk yang diproduksi China. Banyaknya produk-produk yang mirip tersebut membuat produk dari Indonesia dapat kalah bersaing, apalagi barang tersebut memiliki kualitas yang hampir sama. Selain itu, Produk asal China yang akan bersaing dengan produk lokal adalah manufaktur dimana kualitas dan harga tidak jauh berbeda antara satu sama lain. Sehingga disimpulkan bahwa Perjanjian ini lebih banyak cost yang dihasilkan daripada manfaatnya.[5]

Hal tersebut sejalan dengan data yang dikemukakan oleh Dirjen Bea dan Cukai Departemen Keuangan Anwar Suprijadi, bahwa pelaksanaan perjanjian perdagangan bebas (FTA) berpotensi menurunkan penerimaan negara dari kepabeanan hingga mencapai sekitar Rp 15 triliun. Potensi kehilangan yang besar tersebut akan menyebabkan perubahan penerimaan dalam APBN 2010. Sementara APBN 2010 menetapkan target penerimaan bea masuk (BM) sebesar Rp19,6 triliun, sementara APBN 2009 sebesar Rp16,12 triliun. 

Ada beberapa alasan mengapa FTA tidak diperlukan oleh masyarakat Indonesia, Pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh produk-produk impor dengan harga yang murah. Produk tersebut meliputi hasil-hasil pertanian, produk industri besar maupun UKM yang diproduksi di negara-negara maju dengan biaya yang lebih murah, teknologi yang lebih efisien, dan mungkin juga di negaranya produk tersebut bersubsidi dan memperoleh insentif yang besar dari negaranya. Kedua, sektor pertanian rakyat, perusahaan-perusahaan nasional baik di manufaktur ataupun jasa berpotensi mengalami kebangkrutan lebih mendalam dikarenakan tidak dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan dari luar negeri, khususnya perusahaan-perusahaan besar (TNC/ MNC).

Umumnya perusahaan besar terutama yang berasal dari negara maju telah menguasai seluruh level perekonomian dari hulu hingga ke hilir, dapat meliputi perbankan/jasa keuangan, eksploitasi sumber bahan mentah, manufactur,  perdagangan hingga pada tingkat ritel. Ditambah lagi dukungan negara secara langsung dalam membiayai investasi luar negeri dari perusahaan-perusahaan tersebut akan meningkatkan kemampuan kompetisi mereka.

Di dalam negeri, sektor pertanian telah mengalami kemunduran dalam 10 tahun terakhir secara signifikan dikarenakan kelangkaan sumber daya seperti tanah dan faktor produksi lainnya seperti bibit, pupuk yang mahal, teknologi yang rendah, serta pencabutan subsidi yang dilakukan secara progresif oleh pemerintah. Keadaan sektor pertanian praktis tidak mengalami kemajuan sejak zaman kolonial. Hal itulah yang menyebabkan jauh sebelum FTA, produk pertanian dari luar membanjiri pasar dalam negeri.

Indonesia telah mengalami de-industrialisasi sebelum perekonomian dapat mencapai industrialisasi atau dikatakan mengalami de-industrialisasi negatif. Pembangunan industri di Indonesia tidak dihasilkan dari surplus yang diperoleh dari pertanian.  Kemampuan sektor pertanian dalam menyerap tenaga kerja dan menghasilkan output mengalami penurunan dibandingkan dengan sektor lainnya termasuk industri akan tetapi pada saat yang sama kemampuan sektor industri dalam menyerap tenaga kerja dan kontribusi perhadap PDB juga tidak menunjukkan peningkatan yang berarti.

Industri di Indonesia umumnya adalah perakitan (assembling), dimana barang modal, bahan baku,  dan bahan penolong dipasok dari impor. Keberadaan perusahaan-perusahaan dan pabrik-pabrik di Indonesia saling terpisah, tidak terintegrasi satu dengan yang lainnya. Secara statistik saat ini impor Indonesia didominasi oleh impor bahan baku. Hampir 70 persen dari total impor adalah bahan baku yang diperlukan oleh perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Sisanya adalah barang konsumsi dan barang modal.

Perekonomian nasional ditopang oleh eksploitasi bahan mentah, minyak, mineral, batubara, hasil perkebunan yang diekspor ke negara maju dalam bentuk bahan mentah. Pertumbuhan ekonomi dalam negeri ditopang oleh konsumsi yang besar dari barang impor.

Fokus pada Ekonomi Domestik

Indonseia harus berkaca dengan baik, dengan siapa ia sedang bersaing. China adalah pemain global yang sangat kuat saat ini. Di tengah dunia digempur krisis  keuangan global, China justru mengalami kelebihan devisa yang luar biasa yang diperoleh dari surplus perdagangan mereka. Tahun-tahun ke depan China akan mengalami surplus perdagangan yang lebih besar lagi khususnya terhadap ASEAN dan Indonesia .

Data statistik Indonesia menunjukkan nilai ekspor non migas Indonesia (Jan-Ags 2008) ke China mencapai US$5,572 juta sedangkan nilai impor non migas dalam periode yang sama sebesar US$10,011 juta. Itu berarti indonesia mengalami defisit hampir dua kali lipat.[6]  Demikian halnya dengan negara ASEAN yang lain juga mengalami hal yang sama. 

Padahal fondasi ekonomi Indonesia belum membaik sejak krisis moneter 1998. Ditambah lagi dengan krisis global yang terjadi 2008 ikut berpengaruh terhadap situasi nasional meskipun kecil. Sementara kebijakan keuangan dan perbankan dalam negeri masih belum berpihak pada dunia usaha dan industri. Bunga tinggi dan perbankan yang korup telah ikut berkontribusi terhadap kemunduran industri nasional.

Demikian juga dengan sektor pertanian dimana lebih dari separuh penduduk menggantungkan hidupnya, masih belum beranjak dari kemunduran. Indonesia saat ini telah menjadi importir produk pertanian, peternakan dan perikanan seperti padi, kedelai, daging, susu, gula, garam, dan berbagai bahan pangan lainnya. Persoalan Indonesia bukan pada mampu bersaing atau tidak, akan tetapi pada kemampuannya dalam memproduksi yang masih lemah.

Sedangkan perdagangan memiliki keterkaitan yang kecil dengan penciptaan lapangan pekerjaan di dalam negeri. Bahkan yang terjadi sebaliknya, perdagangan bebas berpotensi membangkrutkan pertanian dan industri domestik yang akan menimbulkan implikasi lebih jauh pada pengangguran.

Saat ini saja, lebih dari separuh (62 %) dari tenaga kerja bekerja pada sektor informal dan sisanya bekerja pada sektor formal. Sementara dari jumlah tenaga yang bekerja pada sektor formal, separuhnya lagi adalah usaha-usaha yang tidak permanen. Dengan demikian maka pembenahan pertanian dan industri domestik harus fokus pada penciptaan lapangan pekerjaan khususnya sector formal.

Selain itu perdagangan bebas akan menyebabkan semakin banyak buruh dan pelaku usaha kecil menengah yang kehilangan pendapatan. Padahal sejak awal sebagian besar pekerja baik di sektor formal maupun informal kondisinya masih sangat miskin. Sehingga pembenahan fondasi ekonomi nasional harus berfokus pada mendorong tumbuhnya usaha rakyat dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan dan upah yang lebih layak dalam rangka mengatasi 49 persen penduduk miskin negeri ini. (daeng & rika)