"Ada Motivasi Utang dibalik Kesepakatan AC FTA"

Menyikapi dibukanya Perdagangan bilateral antara ASEAN-China pada 1 Januari 2010, IGJ mengadakan diskusi ”Dampak Kerjasama ASEAN-China FTA terhadap Industri Dalam Negeri” untuk merespon perjanjian perdagangan tersebut. Diskusi ini diselenggarakan pada Rabu, 20 Januari 2010 dan pembicara yang hadir adalah : Syamsul Hadi (Dosen Hubungan Internasional, Universitas Indonesia), Alexander C. Chandra (Peneliti rekanan pada Pusat Studi China Universitas Indonesia) dan Ernovian G Ismi (Sekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia).

Syamsul Hadi menegaskan bahwa kerjasama ASEAN-China ini telah ditandatangani pada tahun 2002 tetapi banyak kalangan yang tidak aware dengan dampak-dampak yang akan ditimbulkan oleh kerjasama yang sifatnya mengikat (binding) ini. Selain itu, minimnya koordinasi yang dilakukan antar Departemen menjadikan tiap badan dalam pemerintahan berjalan ”sendiri-sendiri” dalam menghadapi FTA. Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh DPR pun dilaksanakan tanpa adanya diskusi publik dengan dunia usaha terkait, asosiasi petani, serikat pekerja dan pemerintah daerah. 

Berbeda dengan yang dilaksanakan oleh Jepang, Pemerintah Jepang melibatkan asosiasi dan kelompok kepentingan dalam setiap negosiasi perdagangan. Dalam negosiasi perdagangan bebas (EPA) Indonesia-Jepang yang ditandatangani Agustus 2007, misalnya, Jepang menolak memberikan jaminan kepastian kerja dan upah minimum yang jelas bagi perawat Indonesia yang didatangkan ke Jepang. Dengan alasan, pemerintah Jepang tidak berhak memaksa pihak rumah sakit di sana untuk mempekerjakan siapapun. Padahal Indonesia meminta jaminan itu sebagai konsesi atas jaminan pasokan gas yang diminta Jepang sebagai prasyarat penandatanganan perjanjian. Dalam hal ini terlihat Pemerintah Jepang tidak bisa memaksakan kerjasama dengan

Ernovian G Ismi membenarkan bahwa kegelisahan mengenai ACFTA ini sudah dirasakan pada tahun 2004 oleh industri tekstil dalam negeri. Menurutnya, industri kecil adalah industri yang beresiko tinggi karena industri tektil dalam Negeri berkualitas jelek dengan harga mahal. ”Masyarakat tentunya tidak peduli produk tersebut berasal dari dalam atau luar Negri, yang penting bagi mereka adalah harga yang murah dan kualitas bagus. Industri tekstil dalam negeri tentunya kalah telak dengan produk impor” Ismi menjelaskan.

Menurut Alexander C. Chandra, bahwa ACFTA ini sebenarnya sudah diwarning semenjak tahun 2004 dan sudah diimplementasikan dalam Early Harvest Program. Tetapi kesempatan ini tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia. Kondisi politik dalam Negeri dan pergantian presiden menjadikan perjanjian ini terlupakan oleh Pemerintah. Sementara ancaman terhadap industri dalam Negeri terus berlangsung. Hal ini membuat permintaan untuk menunda perjanjian ini sebenarnya tidaklah tepat. Karena perjanjian ini sudah lama ditetapkan.

”Bangkrutnya industri tekstil juga tidak dapat disalahkan sepenuhnya kepada ACFTA, karena sebenarnya kesepakatan ACFTA ini relatif sederhana, hanya menyangkut pertukaran barang saja, berbeda dengan perjanjian-perjanjian lain yang juga menyangkut jasa.” demikian papar Alex. Issue yang terpenting adalah kesiapan industri dalam Negeri dan pastinya akan ada short term adjustment cost. Para pengusaha akan cepat beradaptasi dengan lingkungan dan kompetisi, dan yang mereka butuhkan adalah konsistensi kebijakan.

Dalam diskusi tersebut Salamuddin Daeng dari IGJ mempertanyakan cara pandang pemerintah yang sangat neoliberal. Pemerintah tidak secara terbuka menyampaikan ke publik tentang dasar argumentasi menyetujui ASEAN China FTA dan apa untung ruginya bagi masyarakat Indonesia. Padahal FTA adalah liberalisasi menyeluruh, tidak hanya perdagangan akan tetapi juga investasi.

Belajar dari pengalaman dalam banyak perundingan internasional yang lain seperti WTO, G20 dan Pertemuan Climate Change Kopenhagen, pemerintah Indonesia adalah pihak yang paling bersemangat dalam mengusung liberalisasi perdagangan dan menolak proteksionisme. Ternyata setelah ditelusuri pemerintah SBY mengharapkan utang dari negara maju dalam skema penyelesaian krisis keuangan global dan perubahan iklim.

”Ada kecurigaan bahwa motifasi yang besar untuk mendapatkan utang luar negeri dari China untuk mendukung berbagai proyek infrastruktur di Indonesia seperti jalan, jembatan dan pembangkit listrik 10.000 MW, merupakan alasan disepakatinya AC FTA”.

Padahal kebiasaan mengemis utang tersebut telah menjadi masalah yang sangat krusial dewasa ini. Belum lagi kerugian yang akan dialami petani dan buruh yang akan menjadi korban pertama dari kebijakan neoliberal tersebut. Jelas Daeng. (Rika)